Mahalnya Biaya Pembuatan Proposal

Sejak adanya perubahan paradigma pada sistem tata pemerintahan negera Indonesia dari rezim orba menjadi orde reformasi. Pola usulan pembangunan pun berupah drastis, dari model top-down menjadi bottom-up. Artinya, bahwa masyarakatlah yang memiliki otoritas penting dalam mennentukan arah, tujuan, dan kebutuhan pembangunan yang ada di daerah.

Dengan adanya kebijakan ini perubahan struktur dan pola pengelolaan wilayah kedaerahan menjadi tidak lagi sentralistis, terlebih dengan telah diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan nuansa baru pada iklim otonomi dan demokratisasi menuju pada percepatan pembangunan masing-masing wilayah daerah yang ditopang oleh potensi SDA masing-masing.

Perubahan ini sayangnya tidak diimbangi dengan persiapan mentalitas yang kuat dari setiap komponen bangsa, dari mulai pejabat birokrat hingga kalangan rakyat. Meskipun supremasi hukum dan pemberantasan korupsi semakin diperketat, namun arus kekuatan penyelewengan sepertinya jauh lebih dahsyat. Sehingga pada akhirnya seringkali terjadi gerakan “main kucing-kucingan” antara penegak hukum dengan pelanggarnya.

Menjamurnya Budaya Proposal

Dengan adanya aturan desentralisasi sistem pemerintahan, maka pembangunan dan penataan keruangan wilayah masing-masing daerah diserahkan kepada pemerintah masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Kebijakan tentang pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (bottom-up) menuntut agar setiap komponen dan kelompok masyarakat untuk mengajuan gambaran kebutuhan dan urgensi bagi kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Deskripsi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk proyek proposal.

Meskipun tidak setiap keinginan masyarakat dapat terkabulkan, namun dengan menjamurnya budaya proposal ini sepertinya setiap hari wacana ini justru menjadi bahan cemoohan di masyarakat. Sehingga muncullah sebuah prubahan sikap yang membawa pada kondisi “pemanjaan” kumulatif. Dalam arti, timbul sebuah wacana yang menyatakan : “apa-apa minta”, lalu mana inisiatif sendiri?

Mafia Proposal

Ada pihak-pihak yang memancing di air keruh, ia melakukan tindakan-tindakan tercela dengan berdalih ada kedekatan dengan “orang Pemda”, maka setiap proposal yang dititipkan melalui dia bisa dipastikan cair, hanya dengan satu syarat harus ada komitmen sekian persen dari jumlah bantuan yang bakal diterima harus rela “dihibahkan” padanya.

Praktik-praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan. Hanya saja, justru sikap masyarakat sendiri yang ikut-ikutan “melegitimsi” praktik bejat ini. Dalih masyarakat yang akan menerima bantuan mengatakan : “daripada nggak dapat bantuan sama sekali… yah apa boleh buat!”

Kita semua tentunya mesti sadar, bahwa bilamana praktik-praktik merampas hak orang lain itu adalah perbuatan dosa, terlebih jika dilakukan secara kollektif bahkan mulai terbuka dan menjadi membudaya. Maka, na’uzu billahi min zalik ancaman Allah pasti akan tiba.

Ngurus Proposal Sendiri biayanya Mahal

Kadang kita masih menemukan orang-orang yang memiliki pola pikir ideal. Ia mencoba mengajukan proposal permohonan bantuan modal. Ia rinci biayanya dari sejak awal ia melangkah (tidak termasuk biaya rapat pembentukan kelompok usaha), ternyata setelah dikalkulasi biaya pembuatan proposal itu yang paling sederhana bisa menghabiskan biaya sebesar Rp 467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Bisa dibayangkan apabila jumlah bantuan yang akan diterima sebesar satu juta rupiah tinggal sisa berapa. Belum dikurangi itu dan ini, belum biaya meterai, belum uang dengar ……tek-tek bengek, tahi kucing, dsb.

Berikut rincian biaya pembuatan proposal

RINCIAN BIAYA

PEMBUATAN PROPOSAL

NO URAIAN JUMLAH BIAYA            (Rp)
1 Biaya penyusunan dan pengetikan 50.000
2 Pembuatan stempel 30.000
3 Pembelian bak dan tinta stempel 40.000
4 Meterai pd pernyataan belum dapat bantuan 7.000
5 Pengetikan rekomendasi kades (rokok yg ngetik) 10.000
6 Penandatanganan rekomendasi kades 20.000
7 Biaya Rekomendasi kecamatan 50.000
8 Penggandaan dan penjilidan 30.000
9 Transport pengiriman proposal ke Pemda*) 50.000
10 Pembukaan rek. meterai, adm & transport ke Bank 150.000
11 Lain-lain 30.000
Jumlah 467.000
Ket.
*) bisa titip

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: