Moratorium PNS; Sistem atau Kebijakan?

Setiap anak yang lahir ke dunia ini membawa garis nasibnya sendiri-sendiri, namun apapun nasib yang diterima oleh setiap anak manusia tidak serta merta murni kita serahkan sepenuhnya kepada Sang Kuasa, karena ada permainan penguasa di dalamnya. Yang pasti, tepat apa yang dikatakan sebuah pepatah “jangan salahkan ibu mengandung….” jika nasib anakmu ini tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan (wahai ibu). Karena do’a dan air matamu kini ter-“gilas” oleh makhluk biadab yang bernama MORATORIUM.

Moratorium, apapun definisinya sepertinya sangat tidak tepat jika diterapkan pada penetapan kebijakan yang nyata-nyata berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan rakyat banyak. Padahal angka pertumbuhan ekonomi negeri ini sedang gencar-gencarnya dipacu. Ironis memang, jika negara ini dikatakan sedang mengalami defisit anggaran. Karena kenyataannya rencana pembuatan gedung baru DPR-MPR yang biayanya mencapai Rp1,4 trilyun (yang konon katanya bisa disulap menjadi Rp 800 milyar saja) tetap jalan. Pembanguan wisma atlet seagames yang dananya “meluber” kemana-mana hingga Kolumbia, yang salah satu penjahatnya harus dijemput dengan uang negara sebanyak Rp 4 milyar. Dan banyak lagi penggunaan harta negara yang tidak tepat sasaran.

Jika moratorium ini dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk memperbaiki sistem penerimaan CPNS yang ada, kita berpikir tidak akan berjalan efektif karena pejabat yang ada di bawah presiden seluruhnya berangkat dari “kelaparan” dan dililit banyak hutang. Karena anggaran dia untuk kampanye pilkada menghabiskan biaya dengan jumlah yang sangat sangat fantastis. Bisa mencapai angka di atas Rp 20 M. Maka bagaimana tidak bisa dikatakan “kelaparan”? Dalam hal ini mungkin ada sistem politik yang perlu ditinjau kembali. Jika hal ini tidak segera dilakukan prubahan, maka jangan harap negeri ini akan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Moratorium yang ditetapkan pada akhir tahun 2011 ini perlu dipertanyakan batas waktunya, apakah setahun, dua tahun, lima tahun, atau berlaku permanen? Jika kebijakan moratorium PNS 2011 ini tidak dibatasi waktunya, maka akan timbul kesenjangan sosial. Dikotomi antara si kaya dan si miskin akan memperkeruh harmonisasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun demikian, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut semoga saja tidak terjadi, selama bangsa ini sabar menahan diri dan telah melampaui masa pendewasaan emosional.

Jika dahulu kita mampu meredam dan memenej emosional, di saat para orang tua yang dengan susah payah menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi, dengan jalan mencontoh faham ekonomi liberal. Bahwa bersekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk menciptakan lapangan kerja. Namun di tahun 2008 yang lalu ternyata teori ekonomi liberal itu runtuh, bahkan hingga saat ini negara yang merasa hebat dengan ekonomi liberalnya, Amerika kini sedang dilanda krisis ekonomi yang dahsyat.

Adalah sangat bagus jika setiap anak bangsa ini memiliki idealisme, namun demikian untuk ukuran persaingan usaha dan bisnis semakin ketat maka jarang sekali orang yang mampu bertahan dengan idealismenya itu. Artinya kita tetap memiliki harapan ke depan agar kehidupan ini tertata menjadi lebih baik….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: